Menhub: Tak ada Pembatasan Agen Inspeksi Kargo Asal Penuhi Syarat

Menhub: Tak ada Pembatasan Agen Inspeksi Kargo Asal Penuhi Syarat

Menteri Perhubungan Freddy Numberi menegaskan tidak ada pembatasan jumlah pihak yang ditetapkan sebagai agen inspeksi (regulated agent). Hal ini menepis kekhawatiran asosiasi jasa pengiriman kargo karena pembatasan jumlah agen inspeksi.

“Kita hanya menetapkan syarat-syaratnya. Kalau dipenuhi akan ditetapkan sebagai agen inspeksi,” ujar Freddy saat ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (7/9/2011).

Kebijakan mengenai agen inspeksi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan No.9 tahun 2010. Menurut Freddy, kebijakan tersebut membuka peluang bagi pihak lain yang ingin menjadi agen inspeksi.

“Kalau kita tidak bentuk agen inspeksi, kita tidak boleh ekspor melalui udara. Kalau agen inspeksi yang dulu itukan monopoli,” katanya.

Freddy mengakui, pemerintah kurang melakukan sosialisasi terhadap kebijakan terkait agen inspeksi ini. Maka itu, dirinya segera akan bertemu dengan asosiasi untuk menjelaskan tidak ada pembatasan mengenai jumlah agen inspeksi.

“Makanya akan bicara siang ini, kalau mau bikin 500 agen, besok saya kasih izin 500 agen,” ujarnya.

Sementara Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu memastikan pemerintah akan berdiskusi dengan kalangan pengusaha terkait agen inspeksi yang saat ini tengah jadi sorotan.

“Kami sebagai pokja ekspor, akan koordinasi. Yang dikeluhkan eksportir bukan aturannya tapi prosedurnya,” ujarnya pada kesempatan yang sama.

Mari menegaskan adanya aturan regulated agent sangat diperlukan karena hal ini terkait dengan security, karena kalau tidak barang dalam negeri yang akan dikirim keluar akan terkena embargo.

“Semuanya sudah setuju, tinggal bagaimana membicarakan soal masa transisi ini, harga dan sosialisasinya. Agar tidak menimbulkan transisi memberatkan para eksportir,” ujarnya.

Mari menegaskan selain masalah regulated agent, kementerian juga akan menugaskan pejabat tingkat eselon satu untuk menginvestarisir dan memonitor berbagai isu yang berkembang semisalnya soal pelabuhan, peraturan daerah dengan menteri menteri terkait.

“Ini yang perlu dibahas,” pungkasnya.

Kalangan pengusaha jasa pengiriman kargo sendiri berencana akan menggugat pemerintah berkaitan dengan aturan agen inspeksi atau regulated agent. Gugatan tersebut menjadi langkah terakhir yang dilakukan pengusaha setelah usulan pengkajian ulang terhadap beleid itu tak berhasil.

Sejak pemberlakuan peraturan Kemenhub dengan kepala surat SKEP Perhub 255/IV/2011 pada Senin lalu, sejumlah pengiriman barang mulai tersendat. Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia Syarifuddin menegaskan saat ini volume barang kiriman baru 100 ton per hari. Jika kondisi normal, pengiriman mencapai 900 ton, termasuk barang ekspor.

Angkasa Pura II (Persero) cabang Bandara Soekarno-Hatta mulai mengoperasikan keagenan inspeksi (Regulated Agent/RA) terhitung 3 September 2011. Sesuai pelaksanaan aturan RA tersebut untuk meningkatkan keamanan penerbangan, nantinya seluruh kargo yang akan diangkut dalam pesawat harus diperiksa oleh RA.

Pengoperasian keagenan inspeksi tersebut merujuk pada Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan No: AU/9392/DKP.926/VII/2011 tertanggal 25 Agustus 2011, tentang Pemberian Izin PT Angkasa Pura II sebagai Regulated Agent Sementara.

“Sertifikat izin pengoperasian RA yang diberikan Dirjen Perhubungan Udara kepada AP II berlaku selama tiga bulan, terhitung sejak tanggal penerbitan,” ungkap Senior General Manager PT Angkasa Pura II (Persero) cabang Bandara Soekarno-Hatta, Sudaryanto beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kurun waktu tiga bulan tersebut diberikan seiring dilakukannya pembentukan badan hukum baru berbentuk perseroan terbatas (PT) oleh Angkasa Pura II sebagai pengelola RA ke depan. Saat ini, status badan hukum RA yang dikelola AP II adalah unit bisnis strategis (SBU) yang berada di dalam struktur organisasi Kantor Cabang Bandara Soekarno-Hatta.

AP II akan mengenakan tarif jasa inspeksi dengan harga paket promosi sebesar Rp 250/kg selama 6 bulan. Sebelumnya pemeriksaan barang kargo dan pos oleh agen pemeriksa atau regulated agent, tarif pengiriman pos udara rata-rata hanya Rp 60 per kg.

Tarif yang dilegitimasi Dirjen Perhubungan Udara tersebut, antara lain mencakup biaya Security Charge, biaya loading/unloading, biaya penggunaan fasilitas, serta biaya distribusi dari area inspeksi ke Gudang Lini 1.

(nia/dnl)

Leave a Reply